Pemkab Tunggu Transfer dari Pusat

BOYOLALI—Dua pekan menjelang akhir tahun 2015, pencairan dana desa tahap III belum ada kepastian. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali masih menunggu transfer dana itu dari pemerintah pusat.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah (Pemdes Setda) Boyolali, Arief Wardianta, menjelaskan seluruh pemerintah desa di Boyolali sudah membuat pengajuan untuk pencairan dana desa tahap III yang nilainya tinggal 20% dari total alokasi dana desa.

“Semua pengajuan sudah masuk ke pemkab, besok kami sampaikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa [Bapermasdes], kemudian kalau sudah ada transfer dan ke DPPKAD, baru kami ajukan ke DPPKAD. Namun informasi terakhir yang kami terima, dana desa tahap III itu belum ditransfer dari pusat,” kata Arief, kepada Solopos.com, Kamis (17/12/2015).

Pemkab Boyolali sudah beberapa kali menanyakan transfer dana desa itu ke kementerian tetapi belum ada jawaban pasti. Arief hanya menargetkan tahun ini dana desa di Boyolali bisa terserap 100%.

Seperti diketahui, tahun 2015 total dana desa yang mengalir ke 261 desa di Boyolali mencapai Rp72,54 miliar. Pencairan dana desa itu dibagi tiga tahap, 40%, 40%, dan terakhir 20%.

“Dana desa tahap III yang belum ditransfer nilainya sekitar Rp14,5 miliar,” kata Arief.

Arief sudah meminta sejak awal Desember agar pemerintah desa segera mengajukan pencairan dana desa tahap III. Namun di satu sisi, semua pemdes juga harus komitmen untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana desa tahap I dan II termasuk penggunaan alokasi dana desa, maksimal 28 Desember.
“Memang LPj tahap II belum selesai semua. Kami sudah minta seluruh pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan ADD harus disampaikan 28 Desember.”

Arief mengakui jika hingga saat ini belum ada transfer dana desa dari pusat berpotensi menimbulkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

“Yang bisa langsung ngeca’ke [merealisasikan] ya mangga, tetapi kalau memang karena keterbatasan waktu akhirnya menimbulkan silpa ya tidak apa-apa, yang penting silpa dana desa ini jangan sampai lebih dari 30%,” imbuh Arief.

Read More

Penerima KIS Tahap II di Boyolali Sebanyak 92.492 KK

BOYOLALI–Sebanyak 92.492 KK miskin di 19 kecamatan di Boyolali akan menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) tahap II dari pemerintah pusat. Program KIS itu bertujuan untuk meringankan beban warga miskin yang sakit.

Manajer Operasional Kantor Pos Pusat Boyolali, Mujiono, mengatakan pembagian KIS tahap I sebanyak 25.577 KK sudah selesai semua pada Selasa (15/12/2015). Dari jumlah KIS tahap I tersebut sebanyak 24.857 KK sudah menerima kartu sedangkan 720 kartu dikembalikan ke kantor Pos.

“Pengembalian kartu KIS itu karena pemiliknya tidak diketahui keberadaannya setelah pindah alamat. Kami sudah berusaha mencari alamat pemilik kartu dengan bertanya ke kecamatan dan desa tetapi hasilnya nihil,” ujar Mujiono saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Rabu (16/12/2015).

Mujiono mengatakan kartu yang gagal dibagikan itu tidak bisa dialihkan ke warga miskin lainnya yang belum mendapatkan KIS. Data penerima KIS tahun ini yang mendata adalah pemerintah pusat sehingga jika ada kesalahan penerima bukan tanggung jawab Kantor Pos.

“Kalau ada temuan kartu salah cetak yang berhak mengganti bukan Kantor Pos. Tugas Kami hanya membagikan KIS kepada penerima,” kata Mujiono.
Ia menjelaskan tahap II pembagian KIS Boyolali mendapatkan tambahan sebanyak 66.915 KK. Sementara tahap I sebanyak 25.577 KK sehingga jika ditotal keseluruhan yang menerima kartu KIS tahap II nanti sebanyak 92.492 KK. Namun, kapan kartu tersebut mulai dibagikan kepada penerima sampai sejauh ini belum ada kepastian.

“Kantor Pos hanya mendapatkan data jumlah penerima KIS tahap II. Kartu fisiknya belum kami terima sampai sekarang,” kata dia.

Mujiono mengatakan penerima KIS tahap II paling banyak berada di Kecamatan Wonosegoro sebanyak 6.746 KK dan Ampel sebanyak 5.607 KK.

Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmingrasi (Dinsosnakertrans) Boyolali, Hanik Nuril Qoyyimah, mengatakan pihak yang berhak membagikan KIS ada dua yakni Badan Penyelenggara Kesehatan Jaminan Sosial (BPJS).

KIS tahap II di BPJS sudah dibagikan sedangkan di Kantor Pos belum ada kepastian sampai sekarang.

Read More

Inilah Komitmen Dua Pasangan Calon Soal Hasil Pilkada

BOYOLALI–Tidak ada aktivitas khusus yang dilakukan empat calon kepala daerah Boyolali, Seno Samodro-Said Hidayat serta Agus Purmanto-Sugiyarto, pada satu hari menjelang pemungutan suara, Selasa (8/12/2015).

Saat Solopos.com menyambangi kediaman Seno Samodro di Jl.Manggis, Siswodipuran, Seno tengah beristirahat.

“Beliaunya tidur. Hari ini tidak ada aktivitas khusus, hanya istirahat persiapan buat besok [hari ini]. Doa bersama sudah digelar tadi malam,” kata Wakil ketua tim pemenangan Seno-Said, Ribut Budi Santoso.

Rumah pribadi Seno juga tidak ada aktivitas apa pun. Kesibukan lebih terlihat di posko yang tepat berada di depan kediaman Seno.

Sama halnya dengan pasangannya Said Hidayat. Dia terlihat santai berada di rumah. “Yang namanya hari tenang, ya santai saja di rumah. Istirahat sambil berdoa,” kata Said.

Rencananya, Seno-Said memberikan suaranya di TPS yang berbeda. Seno di TPS 3 dan Said di TPS 7 Kelurahan Siswodipuran, Boyolali Kota.

Saat ditanya komitmen terkait hasil pilkada, apakah sudah siap menang dan siap kalah, Said hanya tertawa. Dia justru menyatakan bahwa yang dipersiapkan hanyalah kemenangan.

“Kami maju pilkada dengan semangat kemenangan. Yang kami persiapkan tentu persiapan untuk menang, bukan siap untuk kalah,” kata Said.

Sementara, cabup nomor urut 2, Agus Purmanto juga nampak santai di kediamannya di Anggorosari, Kelurahan Pulisen, Boyolali Kota. Sesekali dia menyempatkan diri bertemu tim sukarelawan yang berkunjung ke rumahnya. Bahkan, cawabup pasangannya, Sugiyarto sempat bertandang ke rumahnya. Untuk aktivitas khusus, dia hanya menyebut bahwa sejak H-7 selalu ada pengajian di rumahnya.

Untuk hasil pilkada, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. “Biar Allah SWT yang menentukan lewat tangan-tangan rakyat di Boyolali. Saya yakin, siapa yang akan memimpin Boyolali lima tahun ke depan sudah ditulis Allah dan itu adalah yang terbaik.”

Sugiyarto masih menyempatkan diri untuk silaturahmi ke sejumlah tokoh agama dan masyarakat di Boyolali, kemarin. Dirinya juga menyatakan siap apa pun hasil pilkada. “Semua memang harus menerima apapun hasilnya. Kami siap kalah, namun akhirnya kami juga harus siap menang,” imbuh dia.

Rencananya, Agus Purmanto memberikan suaranya di TPS Dusun Sidomulyo Kelurahan Pulisen dan Sugiyarto memilih di TPS Dukuh Ringinrejo, Desa Ketitang, Kecamatan Nogosari.

Read More

Alokasi Belanja Daerah 2016 Capai Rp2,14 Triliun

BOYOLALI–Legislatif menambah alokasi belanja daerah tahun 2016 sebesar 10% dari usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali senilai Rp1,945 triliun menjadi Rp2,14 triliun.

Setelah melalui pembahasan di Badan Anggaran DPRD Boyolali, sejumlah pos belanja mengalami kenaikan cukup signifikan, salah satunya belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa naik Rp117,076 miliar dari usulan Pemkab Boyolali senilai Rp207,767 miliar menjadi Rp324,843 miliar.

Pemkab Boyolali juga menaikkan porsi belanja langsung. Porsi belanja langsung yang semula 31% bertambah jadi 31,74%. Sebaliknya, proporsi belanja tidak langsung diturunkan dari 69% menjadi 68,26%.

Sementara itu, kenaikan belanja daerah juga diikuti kenaikan angka defisit anggaran yang diperhitungkan mencapai Rp63,029 miliar. Dalam paripurna APBD 2015, legislatif menggedok angka pendapatan daerah senilai Rp2,077 triliun. Angka ini naik sekitar 9% dari usulan Pemkab Boyolali senilai Rp1,88 triliun.

DPRD meminta Pemkab Boyolali memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menambah target PAD senilai Rp18,76 miliar, dari usulan hanya Rp232,191 miliar sementara penetapan dari legislatif mencapai Rp250,959 miliar.

Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali, Ali Hufroni, menyampaikan proyeksi PAD yang disusun Pemkab Boyolali justru lebih kecil dibandingkan PAD pada APBD 2015. Setelah pembahasan, DPRD memutuskan untuk dinaikkan 3,4%. “Ini tentu bukan kenaikan yang dipaksakan atau yang penting asal naik. Menurut kami kenaikan target PAD ini justru tergolong masih sangat kecil. Kami memohon ke depannya ada survei potensi PAD karena sudah beberapa tahun terakhir belum ada survei PAD termutakhir,” kata Ali, di sela-sela Rapat Paripurna APBD 2016, di Kantor DPRD Boyolali, Rabu (25/11/2015).

Sementara, Ketua Fraksi Amanat Bangsa dan Demokrat, Musthofa Syafawi, berharap PAD terus ditingkatkan agar Pemkab bisa membiayai rumah tangganya sendiri.
“Selain itu agar tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat bisa dikurangi,” tambah Musthofa.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Agung Supardi, berharap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat memanfaatkan semaksimal mungkin penambahan alokasi belanja daerah yang sudah ditetapkan. “Kami berharap penambahan anggaran belanja ini dipakai untuk program atau kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pelayanan pubik, dan peningkatan daya saing daerah,” papar Agung.

Ali Hufroni menambahkan berkaca dari serapan belanja langsung 2015 yang sangat lambat, yakni per Agustus baru 32,21%, dia meminta pelaksanaan APBD 2016 bisa dipercepat terutama yang berkaitan dengan sertifikasi guru, alokasi dana desa, belanja hibah, dan proyek pembangunan lainnya.

Read More

Kerusakan Aset Irigasi Cengklik Tak Kunjung Ditangani, Petani Mau Lapor Jokowi

BOYOLALI – Kerusakan puluhan saluran irigasi di Daerah Irigasi Cengklik, Boyolali, akibat proyek jalan tol Solo-Kertosono (Soker) yang terjadi sejak tahun 2012, hingga kini belum teratasi.

Kondisi ini membuat petani geram. Petani yang kebanyakan berada di wilayah Kecamatan Ngemplak dan Nogosari berencana mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kerusakan saluran irigasi akibat proyek tol segera ditangani.

Menurut Ketua Gabungan Paguyuban Petani Pengguna Air (GP3A) Daerah Irigasi Cengklik, Samidi, pembangunan jalan tol Soker pada 2012-2013 menyebabkan puluhan aset irigasi dari Waduk Cengklik ke area persawahan di sejumlah desa seperti Sawahan, Pandean, Donohudan, Sindon, dan Ngresep mati total.

Saluran irigasi tersier bahkan sudah tidak ada lagi. Akibatnya, pada musim kemarau sawah-sawah tidak berproduksi karena tidak ada pasokan air. Petani terpaksa membiarkan sawahnya mengering tanpa ditanami.

Dia memerinci di Desa Ngesrep misalnya ada 35 hektare sawah yang tidak dapat air irigasi selama dua tahun terakhir. “Sindon ada 45 hektare, Pandeyan 40 hektare, dan Sawahan 25 hektare,” kata Samidi, di sela-sela pertemuan kelompok tani di Balai Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Minggu (15/11/2015).

Pertemuan kelompok tani tersebut dihadiri setidaknya 30 perwakilan kelompok tani. Mereka membahas tindak lanjut kerusakan aset irigasi yang sampai saat ini belum ada penanganan serius dari instansi terkait.

Petani berharap jalur irigasi harus difungsikan kembali sehingga mereka bisa mengerjakan sawahnya pada musim tanam akhir tahun ini.

Kerusakan saluran irigasi juga menyebabkan sawah petani tergenang saat tiba musim penghujan.

Kades Dibal, Budi Setiyono, menjelaskan saluran irigasi di underpass Dibal I yang berada di selatan Makam Irosobo banyak yang rusak akibat proyek tol. Hingga saat ini pihak pelaksana proyek belum membuatkan saluran irigasi alternatif untuk menyuplai air.

Dampaknya, setelah hujan mulai turun, air tidak bisa terbuang dan menggenangi 2,5 hektare lahan pertanian di desa setempat.

Tidak hanya itu, untuk Dibal bagian utara petani tidak tanam padahal ini sudah memasuki masa tanam I. “Kami akan menghadap PPK Teknis pelaksana jalan tol untuk mencari solusi,” kata Budi.

Perwakilan kelompok tani dari Desa Giriroto, Takwin, mengatakan saat ini ada 70 hektare sawah di Giriroto tidak mendapat pasokan air dari saluran irigasi. Setiap tiba musim kemarau, sawah dibiarkan kering daripada gagal panen.

“Kami bersama kelompok petani lain akan mengadukan masalah ini ke Presiden,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pendayagunaan Sumberdaya Air (KPSA) Boyolali, Harun Basuki, mendesak Panitia Pembuat Kebijaka (PPK) Tol Soker segera memperbaiki saluran irigasi yang rusak akibat proyek tol.

“Kami memantau ada 500 meter hingga 1.000 meter saluran irigasi areal sawah di Ngemplak rusak,” kata dia, belum lama ini.

Read More

Kota Susu Raih Adipura Ke-10

BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali meraih penghargaan adipura sebagai kota terkecil terbersih  tingkat nasional 2015. Adipura tersebut merupakan penghargaan ke-10 yang diterima Pemkab dengan kategori sama.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Boyolali, Cipto Budoyo, mengatakan secara simbolis penghargaan itu akan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla kepada Penjabat (Pj) Bupati Boyolali Sri Ardiningsih di istana wapres, Senin (23/11/2015).

“Daerah yang mendapatkan penghargaan adipura tahun ini hanya 60 kota/kabupaten sedangkan tahun lalu jumlahnya ratusan,” ujar Cipto kepada wartawan, Jumat (20/11/2015).

Ia mengatakan tujuh daerah di Soloraya yang mendapatkan penghargaan adipura tahun ini hanya tiga yakni Boyolali, Sragen, dan Karanganyar. Objek sasaran penilaian tim juri dalam adipura di antaranya adalah pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), perumahan, pasar, terminal, pemukiman, dan hutan kota.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak. Kami mengajak masyarakat selalu menjaga kebersihan,” kata dia

Read More