Alokasi Belanja Daerah 2016 Capai Rp2,14 Triliun

BOYOLALI–Legislatif menambah alokasi belanja daerah tahun 2016 sebesar 10% dari usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali senilai Rp1,945 triliun menjadi Rp2,14 triliun.

Setelah melalui pembahasan di Badan Anggaran DPRD Boyolali, sejumlah pos belanja mengalami kenaikan cukup signifikan, salah satunya belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa naik Rp117,076 miliar dari usulan Pemkab Boyolali senilai Rp207,767 miliar menjadi Rp324,843 miliar.

Pemkab Boyolali juga menaikkan porsi belanja langsung. Porsi belanja langsung yang semula 31% bertambah jadi 31,74%. Sebaliknya, proporsi belanja tidak langsung diturunkan dari 69% menjadi 68,26%.

Sementara itu, kenaikan belanja daerah juga diikuti kenaikan angka defisit anggaran yang diperhitungkan mencapai Rp63,029 miliar. Dalam paripurna APBD 2015, legislatif menggedok angka pendapatan daerah senilai Rp2,077 triliun. Angka ini naik sekitar 9% dari usulan Pemkab Boyolali senilai Rp1,88 triliun.

DPRD meminta Pemkab Boyolali memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menambah target PAD senilai Rp18,76 miliar, dari usulan hanya Rp232,191 miliar sementara penetapan dari legislatif mencapai Rp250,959 miliar.

Ketua Fraksi PKS DPRD Boyolali, Ali Hufroni, menyampaikan proyeksi PAD yang disusun Pemkab Boyolali justru lebih kecil dibandingkan PAD pada APBD 2015. Setelah pembahasan, DPRD memutuskan untuk dinaikkan 3,4%. “Ini tentu bukan kenaikan yang dipaksakan atau yang penting asal naik. Menurut kami kenaikan target PAD ini justru tergolong masih sangat kecil. Kami memohon ke depannya ada survei potensi PAD karena sudah beberapa tahun terakhir belum ada survei PAD termutakhir,” kata Ali, di sela-sela Rapat Paripurna APBD 2016, di Kantor DPRD Boyolali, Rabu (25/11/2015).

Sementara, Ketua Fraksi Amanat Bangsa dan Demokrat, Musthofa Syafawi, berharap PAD terus ditingkatkan agar Pemkab bisa membiayai rumah tangganya sendiri.
“Selain itu agar tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat bisa dikurangi,” tambah Musthofa.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Agung Supardi, berharap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat memanfaatkan semaksimal mungkin penambahan alokasi belanja daerah yang sudah ditetapkan. “Kami berharap penambahan anggaran belanja ini dipakai untuk program atau kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pelayanan pubik, dan peningkatan daya saing daerah,” papar Agung.

Ali Hufroni menambahkan berkaca dari serapan belanja langsung 2015 yang sangat lambat, yakni per Agustus baru 32,21%, dia meminta pelaksanaan APBD 2016 bisa dipercepat terutama yang berkaitan dengan sertifikasi guru, alokasi dana desa, belanja hibah, dan proyek pembangunan lainnya.

Read More

Kerusakan Aset Irigasi Cengklik Tak Kunjung Ditangani, Petani Mau Lapor Jokowi

BOYOLALI – Kerusakan puluhan saluran irigasi di Daerah Irigasi Cengklik, Boyolali, akibat proyek jalan tol Solo-Kertosono (Soker) yang terjadi sejak tahun 2012, hingga kini belum teratasi.

Kondisi ini membuat petani geram. Petani yang kebanyakan berada di wilayah Kecamatan Ngemplak dan Nogosari berencana mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kerusakan saluran irigasi akibat proyek tol segera ditangani.

Menurut Ketua Gabungan Paguyuban Petani Pengguna Air (GP3A) Daerah Irigasi Cengklik, Samidi, pembangunan jalan tol Soker pada 2012-2013 menyebabkan puluhan aset irigasi dari Waduk Cengklik ke area persawahan di sejumlah desa seperti Sawahan, Pandean, Donohudan, Sindon, dan Ngresep mati total.

Saluran irigasi tersier bahkan sudah tidak ada lagi. Akibatnya, pada musim kemarau sawah-sawah tidak berproduksi karena tidak ada pasokan air. Petani terpaksa membiarkan sawahnya mengering tanpa ditanami.

Dia memerinci di Desa Ngesrep misalnya ada 35 hektare sawah yang tidak dapat air irigasi selama dua tahun terakhir. “Sindon ada 45 hektare, Pandeyan 40 hektare, dan Sawahan 25 hektare,” kata Samidi, di sela-sela pertemuan kelompok tani di Balai Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Minggu (15/11/2015).

Pertemuan kelompok tani tersebut dihadiri setidaknya 30 perwakilan kelompok tani. Mereka membahas tindak lanjut kerusakan aset irigasi yang sampai saat ini belum ada penanganan serius dari instansi terkait.

Petani berharap jalur irigasi harus difungsikan kembali sehingga mereka bisa mengerjakan sawahnya pada musim tanam akhir tahun ini.

Kerusakan saluran irigasi juga menyebabkan sawah petani tergenang saat tiba musim penghujan.

Kades Dibal, Budi Setiyono, menjelaskan saluran irigasi di underpass Dibal I yang berada di selatan Makam Irosobo banyak yang rusak akibat proyek tol. Hingga saat ini pihak pelaksana proyek belum membuatkan saluran irigasi alternatif untuk menyuplai air.

Dampaknya, setelah hujan mulai turun, air tidak bisa terbuang dan menggenangi 2,5 hektare lahan pertanian di desa setempat.

Tidak hanya itu, untuk Dibal bagian utara petani tidak tanam padahal ini sudah memasuki masa tanam I. “Kami akan menghadap PPK Teknis pelaksana jalan tol untuk mencari solusi,” kata Budi.

Perwakilan kelompok tani dari Desa Giriroto, Takwin, mengatakan saat ini ada 70 hektare sawah di Giriroto tidak mendapat pasokan air dari saluran irigasi. Setiap tiba musim kemarau, sawah dibiarkan kering daripada gagal panen.

“Kami bersama kelompok petani lain akan mengadukan masalah ini ke Presiden,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pendayagunaan Sumberdaya Air (KPSA) Boyolali, Harun Basuki, mendesak Panitia Pembuat Kebijaka (PPK) Tol Soker segera memperbaiki saluran irigasi yang rusak akibat proyek tol.

“Kami memantau ada 500 meter hingga 1.000 meter saluran irigasi areal sawah di Ngemplak rusak,” kata dia, belum lama ini.

Read More

Kota Susu Raih Adipura Ke-10

BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali meraih penghargaan adipura sebagai kota terkecil terbersih  tingkat nasional 2015. Adipura tersebut merupakan penghargaan ke-10 yang diterima Pemkab dengan kategori sama.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Boyolali, Cipto Budoyo, mengatakan secara simbolis penghargaan itu akan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla kepada Penjabat (Pj) Bupati Boyolali Sri Ardiningsih di istana wapres, Senin (23/11/2015).

“Daerah yang mendapatkan penghargaan adipura tahun ini hanya 60 kota/kabupaten sedangkan tahun lalu jumlahnya ratusan,” ujar Cipto kepada wartawan, Jumat (20/11/2015).

Ia mengatakan tujuh daerah di Soloraya yang mendapatkan penghargaan adipura tahun ini hanya tiga yakni Boyolali, Sragen, dan Karanganyar. Objek sasaran penilaian tim juri dalam adipura di antaranya adalah pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), perumahan, pasar, terminal, pemukiman, dan hutan kota.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak. Kami mengajak masyarakat selalu menjaga kebersihan,” kata dia

Read More